Selasa, 22 Oktober 2019
Pemerintahan

Tiga Langkah Percepat dan Pertajam Program Reforma Agraria

JAKARTA – Kamis, 26 September 2019 Kepala Staf Presiden Moeldoko menerima enam anggota Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) di Bina Graha, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut Kastaf didampingi oleh Deputi II KSP Yanuar Nugroho dan Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani.

Tukar pikiran ini menindaklanjuti pertemuan antara Presiden Joko Widodo dengan perwakilan petani di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa, 24 September 2019, yakni mencari solusi untuk mempercepat program pemerintah Reforma Agraria (RA). Dalam pandangan KPA, pencapaian RA terhambat oleh berbagai hal antara lain legalitas tanah, koordinasi antar kementerian yang belum optimal, kepemimpinan, dan pemberdayaan subyek penerima.

Dalam hal legalisasi tanah untuk obyek RA ternyata masih ada status tanah yang belum bersertipikat saat diberikan kepada subyek penerima. Akibatnya subyek malah kerap dianggap sebagai penyerobot tanah, contohnya di lahan transmigrasi.

Persoalan ini muncul lantaran lemahnya koordinasi antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, dalam hal penyediaan lahan untuk transmigrasi di atas. Terkadang transmigran sudah dikirim ke kawasan padahal tanah garapan belum tersedia.

Kadang penyediaan tanah obyek RA juga tidak memperhatikan keberadaan subyek yang benar-benar membutuhkan. Akibatnya RA tidak berjalan atau kalaupun dilakukan salah sasaran.

Oleh karena itu KPA mengusulkan agar ke depan ditempuh mekanisme dari bawah agar gampang mem-verifikasi. Sehingga calon penerima dan obyek tanah RA betul-betul klop. Langkah ini untuk menghindari salah sasaran yang justru mencederai semangat RA untuk menurunkan ketimpangan.

Hal lain yang dibahas dalam pertemuan itu adalah soal pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan program ini. Tujuannya agar pelaksanaan berjalan efektif dan cepat.

Selain itu tak kalah penting adalah pemberdayaan pada para penerima obyek RA, agar tanah yang sudah diserahkan tersebut bisa diolah dengan baik dan memberi manfaat yang optimal dan berkelanjutan. “Setelah diberi tanah harus ada pemberdayaan. Redistribusi dan pemberdayaan menjadi satu kesatuan pengelolaan,” kata Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika

Atas berbagai persoalan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan mengatakan ada 3 hal yang bakal dilakukan.

Pertama menyelesaikan RA dengan pemberian obyek pada mereka yang benar-benar membutuhkan dengan pendekatan bottom-up.

Kedua, beberapa ketentuan  dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria perlu direvisi, misalnya soal siapa yang memimpin RA serta ketentuan lain soal kewenangan dalam eksekusi.

Ketiga adalah pentingnya pemberdayaan subyek setelah menerima obyek RA.

Moeldoko berharap langkah di lapangan bisa berjalan cepat seiring dengan revisi Perpres. “Kita harus fokus, sehingga dalam tiga bulan ke depan bisa terlihat hasilnya,” tandasnya.

 

Tinggalkan Balasan