Selasa, 22 Oktober 2019
Pemerintahan

Sampah Impor, Presiden Jokowi: Langkah-langkah Pengendalian Harus Dilakukan

Wacana.co.id – Presiden Joko Widodo mengaku telah mendapatkan laporan mengenai tren impor sampah dan limbah ke Indonesia yang semakin meningkat. Jokowi meminta agar peningkatan impor sampah dan limbah ini disikapi dengan hati-hati.

Di satu sisi impor terutama scrap kertas dan plastik bisa untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri, tetapi di sisi lain banyaknya sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia akan berpotensi merusak lingkungan, terutama jika sampah itu tidak dapat didaur ulang dan terkontaminasi oleh bahan berbahaya beracun.

“Oleh karena itu langkah-langkah pengendalian harus dilakukan,” tegas Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada rapat terbatas tentang impor sampah dan limbah, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (27/8/2019) siang.

Pertama, menurut Presiden, kita harus memaksimalkan potensi sampah yang ada di dalam negeri lebih dahulu untuk kebutuhan bahan baku industri. Kedua regulasi yang dibutuhkan untuk memperbaiki tata kelola impor sampah dan limbah ini betul-betul segera dipercepat penyelesaiannya.

“Ketiga juga penegakan aturan dan pengawasan yang ketat, seketat-ketatnya terhadap impor sampah dan limbah yang masuk ke Indonesia, dan juga dilakukan langkah-langkah tegas yang harus dilakukan apabila ditemukan pelanggaran di lapangan,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi mengingatkan, koordinasi di antara menteri-menteri terkait sangat diperlukan sehingga jangan sampai terjadi perbedaan pandangan yang menghambat penanganan impor sampah dan limbah.

Tren impor sampah dan limbah ini juga terjadi di negara-negara berkembang, bukan hanya di Indonesia.

Rapat terbatas itu dihadiri oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menteri LHK Siti Nurbaya, Menperin Airlangga Hartarto, Menkumham Yasonna Laoly, Wakil Menkeu Mardiasmo, dan Kepala BKPM Thomas Lembong.(rma)

 

 

Tinggalkan Balasan