Rabu, 23 Oktober 2019
Pemerintahan

Presiden Aja Setuju, Moso PKS Engga!

Wacana.co.id.COM- Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKS, Nasir Djamil mengutarakan pandangan berbeda dari partai lain terkait instruksi Presiden Jokowi menunda pengesahan RUU KUHP.

Menurut dia, sebaiknya pembahasan revisi tersebut tetap dilanjutkan saja. Alasanya, ,masih ada kesempatan untuk menyempurnakan pasal-pasal yang belum selesai dibahas sebelumnya. “Sebaiknya jangan ditunda,” kata Nasir pada wartawan, Jumat (20/9).

“Saya yakin dalam waktu singkat bisa diselesaikan yang belum sesuai itu. Sebab pengambilan putusan tingkat satu sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa presiden akan menunda pengesahan RUU KUHP,” ungkap Nasir.

Diberitakan sebelumnya, Jokowi meminta DPR menunda pengesahan Revisi UU KUHP. Permintaan itu diakui Jokowi setelah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan.

“Setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan materi-materi yang coba pendalaman. Untuk itu saya telah memerintahkan Menkum HAM selaku pemerintah untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI,” kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

“Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” tegasnya.[asa]

 

Tinggalkan Balasan