Minggu, Juli 21, 2019
Pemerintahan

Kastaf Menerima Audiensi Petinggi UPN Veteran Jakarta

JAKARTA – Pasca pergantian status UPN Veteran Jakarta dari Universitas Swasta menjadi Universitas Negeri, UPN Veteran Jakarta mendapati kesulitan saat mengurus aset Universitas. Demikian dikemukakan Rektor UPN Veteran Jakarta Dr. Erna Hernawati dalam kesempatan audiensi dengan Kepala Kantor Staf Presiden Jend. Purn Moeldoko pada Selasa, 24 April di Bina Graha Jakarta.

Terdapat beberapa permasalahan utama yang dihadapi UPN Veteran Jakarta diantaranya adalah status tanah yang sebagian masih dimiliki oleh Kementerian Pertahanan dan status SDM.

Dr. Erna Hernawati menyampaikan bahwa UPN Veteran Jakarta tersandung masalah izin pembangunan fasilitas kampus karena status tanah yang masih dimiliki Kementerian Pertahanan “Ada beberapa tanah yang dimiliki oleh Kementerian Ristekdikti, namun karena mahasiswa kami semakin banyak dari tahun ketahun, kami membutuhkan lahan untuk membangun gedung. Sebagian lahan tersebut masih atas nama Kemenhan” ujarnya.

Lahan UPN Veteran Jakarta yang masih berstatus kepemilikan Kemenhan akan menjadi batu sandungan jika akan melakukan pembangunan gedung universitas yang notabene harus lahan milik Kemenristekdikti.

Menanggapi hal tersebut Kastaf Moeldoko mengatakan seharusnya Kemenhan menyerahkan lahan tersebut pada Kemenristekdikti, “Karena UPN Veteran sudah menjadi universitas negeri, seharusnya Kemenhan memberikan kepemilikan lahan tersebut pada Kemenristekdikti” katanya.

Lebih lanjut, Kastaf Moeldoko akan segera memanggil Kementerian terkait untuk mendorong pemindahan aset UPN Veteran Jakarta yang dulunya dimiliki oleh Kemenhan menjadi milik Kemenristekdikti.

Selain soal aset, masalah kualitas SDM juga menjadi persoalan utama di UPN Veteran Jakarta. “Kampus menerima beberapa pegawai dengan status PPPK yang sudah dinyatakan lolos namun status mereka belum ada kepastian dan kejelasan,” ungkap Prof. Frans Santosa selaku ketua senat UPN Veteran Jakarta.

Hal ini ditanggapi serius oleh Kastaf bahwa tahun ini diselesaikan dan dipastikan akan mendapat kejelasan terkait status PPPK.

Selain itu eselonisasi di tingkat rektorat UPN Veteran Jakarta juga menjadi polemik, tidak ada penyetaraan status anggota rektorat dengan eselonisasi sehingga fasilitas yang didapatkan pun tidak sesuai.

Kastaf lebih lanjut mengatakan bahwa kasus ini akan segera ditindak lanjuti karena tidak berdasarkan pada Perpres manapun “Kami akan menindak lanjuti hal ini dan mencari tau berdasarkan apa eselonisasi ditiadakan dan pada Perpres berapa,” ujarnya.

Selain Rektor dan Ketua Senat, turut hadir dalam audiensi petinggi UPN Veteran Jakarta lain seperti Seketaris Senat Dr. Wicipto Setiadi, SH, MH, Wakil Rektor I Dr. Anter Venus, MA, Comm, Wakil Rektor II Dr. Ec. Prasetyo Hadi, SE, MM, CFMP, Wakil Rektor III Dr. Halim Mahfudh, M.Sc dan para Dekan dari seluruh Fakultas.

Tinggalkan Balasan