Rabu, 23 Oktober 2019
Pemerintahan

Jalan Tol Cisumdawu, Tak Hanya Konektivitas Tapi Juga Angkat Ekonomi Rakyat

BANDUNG – Pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) membuka daerah yang selama ini terisolasi, menjadi daerah yang potensial untuk mengundang investasi baru. Kawasan Segitiga Rebana (Cirebon, Subang, dan Majalengka) akan menjadi daerah emas, karena didesain sejak awal untuk menjadi titik baru pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Darmawan Prasodjo saat melakukan kunjungan kerja di Bandung terkait perkembangan pembangunan Tol Cisumdawu sebagai akses menuju Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati, Majalengka.

“Jalan tol Cisumdawu tak cuma membuka konektivitas. Tetapi akan menggerakkan perekonomian kerakyatan,” kata Darmawan.

Darmawan Prasojo menilai Provinsi Jawa Barat sudah melakukan upaya yang sangat bagus dengan membangun Bandara Internasional Kertajati dan Pelabuhan Internasional Patimban. Kedua Proyek Strategis Nasional (PSN) ini akan mendorong pengembangan wilayah sasaran  seperti Bandung, Subang, Sumedang, Majalengka, Indramayu dan Cirebon.

Sayangnya, masalah mendasar yang masih mengganjal adalah konektivitas. Untuk itu, perlu ada konektivitas jalan tol dari Pelabuhan Patimban menuju Jalan Tol Cipali. Keberadaan Jalan Tol Cisumdawu  sepanjang 60 km akan menciptakan efisiensi distribusi.

“Ini akan menumbuhan titik titik potensi kawasan industri baru dan pertumbuhan ekonomi baru,” urai Darmawan.dp1

Tol cantik dengan terowongan

Pemerintah akan menyelesaikan pembangunan Jalan Tol Cileunyi – Sumedang – Dawuan (Cisumdawu) pada akhir tahun 2020. Jalan Tol Cisumdawu merupakan jalan tol pertama di Indonesia yang memiliki terowongan.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan Seksi 1-3 Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 33 Km dapat dilalui fungsional pada arus mudik tahun 2020. Untuk penyelesaian konstruksi keseluruhan sepanjang 61,5 Km, ditargetkan rampung akhir tahun 2020.

“Kami optimis akhir tahun 2020, Tol Cisumdawu bisa rampung. Untuk arus mudik 2020, Seksi 1-3 diharapkan sudah bisa dilalui fungsional yakni sampai Sumedang. Pada Lebaran tahun 2019, juga sudah kita buka, namun hanya sampai terowongan di Rancakalong,” kata Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit.

Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu dikerjakan bersama oleh Pemerintah dan Badan Usaha. Pemerintah memberikan dukungan konstruksi Seksi 1 & 2 sepanjang 29 Km untuk meningkatkan kelayakan investasi. Pendanaan untuk porsi Pemerintah menggunakan dana APBN rupiah murni dan pinjaman Pemerintah China. Seksi 3-6 sepanjang 32,8 Km dikerjakan oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) PT. Citra Karya Jabar Tol (CKJT) dengan nilai investasi sebesar Rp 8,41 triliun.ci4Pembebasan lahan menjadi kendala dalam pembangunan ruas tol ini. Dari 6 seksi yang ada progres konstruksi dan pembebasan lahan Tol Cisumdawu adalah sebagai berikut; Seksi 1 Cileunyi–Tanjungsari sepanjang 12 km, dikerjakan oleh China Road and Bridge Corporation (CRBC) – PT Adhi Karya (Joint Venture) yakni 45,47% untuk konstruksi dan pembebasan lahan 72,77%.

Seksi 2 Tanjungsari–Sumedang sepanjang 17,51 Km, pembangunannya dilakukan dalam 2 fase yakni fase I sepanjang 7,23 Km konstruksinya sudah selesai penuh 100%. Fase II sepanjang 10,7 Km, progres konstruksinya 74,62% dan lahan yang bebas 92,2%. Pengerjaan fase II oleh Metallurgical Corporation of China – PT. Wijaya Karya – PT. Nindya Karya – PT. Waskita Karya (Joint Operation).

Seksi 3 Sumedang-Cimalaka sepanjang 4 Km dikerjakan oleh PT. Girder Indonesia dengan progres konstruksi 78,01% dengan lahan sudah bebas 99%. Seksi 4 Cimalaka-Legok sepanjang 8,20 km dan Seksi V Legok–Ujungjaya sepanjang 14,90 Km belum ada lahan yang dibebaskan. Seksi 6 Ujungjaya–Kertajati 6,06 Km konstruksinya belum mulai dengan progres lahannya sebesar 16%.ci2

Untuk mempercepat pengadaan lahan, Kementerian PUPR melalui Satker Pembangunan Tol Cisumdawu, Ditjen Bina Marga terus meningkatkan koordinasi dengan instansi lain yaitu Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi terkait lainnya. Permasalahan pembebasan lahan sudah dilaksanakan sesuai prosedur dimana apabila tidak terjadi kesepakatan harga lahan yang telah ditetapkan oleh penilai independen dilakukan konsinyasi atau titip uang ganti rugi di pengadilan.

“Sebagaimana arahan Bapak Menteri Basuki bahwa Kementerian PUPR membantu Pemerintah Daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerahnya, sehingga Pemda yang berada didepan, kami yang membantu,” ujar Danang.

Selain lahan, pembangunan tol ini juga menghadapi medan berat berupa kawasan lembah perbukitan sehingga dilakukan pekerjaan penggalian dan penimbunan.ci5

Tinggalkan Balasan