Rabu, 23 Oktober 2019
Pemerintahan

Budaya dan Pembangunan Bangsa

Opini: Eko Sulistyo

Deputi Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden

Dimuat di Harian Sore Suara Pembaruan, Jumat, 23 Agustus 2019 | 

Sudah tiga kali ini, peringatan 17 Agustus di Istana Merdeka, Presiden Jokowi, para pejabat negara dan tamu undangan, hadir mengenakan pakaian adat dari berbagai daerah. Kini mengenakan pakaian adat sebagai identitas keindonesiaan menjadi tradisi baru dalam berbagai acara kenegaraan. Di balik mengenakan pakaian daerah tersebut, Presiden Jokowi sedang memberi penegasan kepada publik akan pentingnya budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Di era Presiden Soekarno, kekayaan dan keragaman budaya Indonesia dijadikan soft power kepada masyarakat internasional tentang karakter manusia Indonesia yang santun, ramah, gotong-royong, yang berakar pada budaya tradisi bangsa. Secara ideologi, Soekarno menjadikan berkarakter dalam budaya sebagai salah satu pilar strategis dalam konsepsi Trisakti; berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi, berkarakter secara budaya.

Trisakti sebagai tujuan utama pembangunan politik, ekonomi dan budaya bangsa, kembali direvitalisasi oleh Presiden Jokowi sejak menjadi presiden pada Oktober 2014. Komitmen Presiden Jokowi akan kebudayaan sebagai salah satu pilar Trisakti tertuang dalam RPJM 2015-2019. Dengan Trisakti, Jokowi menganggap kebudayaan tidak hanya penting bagi bangsa Indonesia pasca kemerdekaan sebagai proses nation-building. Tapi juga penting sebagai pilar menuju Indonesia maju dengan sumber daya manusia (SDM) yang unggul berkarakter kebangsaan, bukan hanya pintar dan piawai dalam teknologi.

Pembangunan Bangsa
Menurut Jokowi, apa yang terjadi di Indonesia saat ini adalah krisis karakter budaya bangsa akibat puluhan tahun penyeragaman otoritarian dan kegagalan mengelola kekayaan budaya bangsa. Di satu sisi, manusia Indonesia dihadapkan pada arus kebudayaan yang didorong oleh kekuatan pasar yang menempatkan sebagai konsumen produk kebudayaan semata. Di sisi lain, muncul arus kebudayaan yang menekankan penguatan identitas primordial di tengah arus globalisasi.

Akumulasi dari kegagalan mengelola dampak persilangan dua arus kebudayaan ini menjadi ancaman bagi pembangunan karakter bangsa. Dalam tulisannya tentang Revolusi Mental (2014), Jokowi pernah menyatakan bahwa reformasi (1998) belum menyentuh paradigma, mindset, atau budaya politik kita dalam rangka pembangunan bangsa. Nation-building tidak mungkin maju kalau sekadar mengandalkan perombakan institusional tanpa melakukan perombakan manusianya yang menjalankan sistem ini.

Jokowi melihat pembangunan bangsa cenderung menerapkan prinsip-prinsip paham liberalisme yang tidak sesuai dan kontradiktif dengan nilai, budaya, dan karakter bangsa Indonesia. Untuk itu, Jokowi mencanangkan revolusi mental untuk menciptakan paradigma, budaya politik, dan pendekatan nation-buildingbaru sesuai dengan budaya nusantara.

Salah satu pendekatan yang dijalankan Presiden Jokowi dalam nation-buildingadalah kembali menguatkan karakter bangsa dengan kebijakan pembangunan “Indonesia sentris”. Indonesia sentris bukan hanya strategi pembangunan ekonomi, namun juga strategi kebudayaan sebagai upaya membangun koneksitas seluruh bangsa Indonesia. Konekstitas itu menjadi mendasar terkait keutuhan identitas bangsa Indonesia.

Indonesia sentris adalah visi Presiden Jokowi membangun kembali konsep keindonesiaan yang selama ini masih terfragmentasi berbagai kendala, baik politik, budaya, ekonomi, maupun infrastruktur. Dengan visi pembangunan Indonesia sentris, Jokowi bukan saja sedang membangun Indonesia melalui pembangunan infrastruktur, tapi juga berupaya memperkuat identitas keindonesian sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air.

Paradigma menyeimbangkan antara budaya dan pembangunan ini telah diakui masyarakat internasional. Pada Oktober 2016, Indonesia diberi kepercayaan menjadi tuan rumah World Culture Forum (WCF) di Bali dengan tema Culture for an Inclusive Sustainable Planet. Penyelenggaraan forum internasional ini sebagai bentuk kehormatan karena Indonesia dianggap sukses mensinkronisasi paradigma pembangunan yang berkelanjutan dengan nilai-nilai multikulturalisme, perdamaian, dan demokrasi.

Fondasi Ekonomi Kreatif
es2Budaya juga dilihat oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah proses kreatif yang mempunyai potensi ekonomi. Pada November 2018, Indonesia berkerja sama dengan United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menyelenggarakan konferensi pertama World Conference on Creative Economy (WCCE) di Bali pada 6–9 November 2018. Sehubungan dengan agenda WCCE, Presiden Jokowi menyatakan tentang potensi ekonomi kreatif Indonesia, “Saya percaya bahwa masa depan Indonesia akan didominasi oleh industri kreatif dan kerajinan.”

Menurut UNCTAD, industri kreatif adalah sektor paling dinamis dalam perekonomian dunia dan menyediakan kesempatan bagi negara berkembang untuk ambil bagian dalam pertumbuhan yang tinggi ekonomi dunia. Menurut World Economic Forum, pada tahun 2015 sektor ekonomi kreatif telah menyumbang 2,250 milyar dolar dalam perekonomian dunia atau setara dengan 3% GDP dunia.

eped2Di Indonesia kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat. Pada tahun 2018, kontribusi ekonomi kreatif mencapai Rp 1.105 triliun. Nilai ini naik dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp 1.009 triliun, dan tahun 2016 sebesar Rp 922 triliun. Sumbangan PDB ekonomi kreatif terhadap PDB nasional tahun 2017 mencapai 7,57%, mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 7,44% dan tahun 2015 sebesar 7,39%.

Kontribusi ekonomi kreatif terhadap ekspor pada tahun 2015 sebesar US$ 19,3 miliar, tahun 2016 sebesar US$ 19,99 miliar, dan tahun 2017 sebesar US$ 21,5 miliar. Diperkirakan untuk tahun 2018 sebesar US$ 22,6 miliar. Dari segi tenaga kerja juga mengalami peningkatan, pada tahun 2015 tenaga kerja di sektor ekonomi kreatif sebanyak 15,9 juta orang, tahun 2017 sebanyak 17,4 juta orang, dan 2018 mencapai 18 juta orang.

Potensi ekonomi kreatif inilah yang mendorong Presiden Jokowi membentuk Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam kabinet pertamanya. Bekraf diberi tugas membantu Presiden untuk merumuskan, menetapkan, mengoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan ekonomi kreatif di bidang aplikasi dan game development, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, fashion, film, animasi, dan video, fotografi, kriya, kuliner, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, seni rupa, dan televisi dan radio.

Akhirnya, peringatan HUT ke-74 Proklamasi Kemerdekaan RI di Istana Merdeka pada 17 Agustus lalu, dapat dikatakan sebagai pernyataan Presiden Jokowi tentang pemajuan kebudayaan Indonesia dari berbagai aspek. Dari aspek ideologis, kebudayaan adalah pilar ketiga Trisakti yang menjadi pondasi ideologis semua kebijakan pemerintahannya untuk memperkuat nation building. Dari aspek kebijakan, pemerintah sudah merancang strategi pemajuan kebudayaan untuk menciptakan SDM dan bangsa yang berkarakter dalam budaya. Secara sosial-ekonomi, pemerintah melihat potensi budaya sebagai pondasi ekonomi kreatif untuk kemajuan perekonomian nasional.epe3

Tinggalkan Balasan